Proyek Listrik Nasional: Siapkah PLN dan Pemerintah?

Proyek Listrik Nasional: Siapkah PLN dan Pemerintah?

Ringkasan:

1. Kebijakan disusun tanpa memperhitungkan dampak bagi keuangan PLN dan Subsidi.
2. Kebijakan FIT menetapkan tarif beli PLN diatas harga jual PLN sehingga menimbulkan beban keuangan bagi PLN.
3. Tidak berjalannya tata kelola kelistrikan yang ideal antara Directive Policu, Business Model dan Technology Base.
4. Listrik murah dan merata. Itu adalah tujuan yang harus diprioritaskan PT. PLN.
5. Trend investigasi terhadap batu bara turun.
6. Bank dunia akhiri proyek batu bara.
7. Mulainya tren pada energi baru terbarukan (EBT).

Latar Belakang

Diskusi publik kedua dari seri Quitcoal Policy Dialogue kali ini digagas setelah bocornya surat Menteri Keuangan (Menkeu) kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN menjadikan PT. PLN jadi sorotan Publik. Surat itu berisikan kekhawatiran Menkeu Sri Mulyani terhadap kondisi keuangan PT. PLN dalam melunasi tanggungjawabnya yang akan berimbas pada penyelesaian proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.

Rizal Ramli selaku mantan Menteri Koordinator Kemaritian, menyatakan untuk meninjau ulang target proyek 35.000 MW tersebut. Terbukti, Ignasius Jonan Menteri ESDM saat ini meralat target proyek 35.000 MW menjadi 19.000 Mw pada 2019.  Beberapa fakta mengonfirmasikan ada persoalan mendasar pada pelaksanaan pembangunan pembangunan pembangkit listrik. Hal itu terungkap jelas banyak proyek pembangkit listrik masa Presiden SBY tidak sesuai rencana dan waktu pembangunannya.

Akibatnya, distribusi listrik adalah salah satunya persoalan dari efek domini lambatnya pembangunan pembangkit listrik. Masih ditemukan desa-desa yang belum dialiri listrik dimana wilayah tersebut oversupply pasokan listrik, seperti Pulau Jawa dan Sumatera. PLN menyebut, hingga akhir 2014 masih ada 2.519 desa yang belum menikmati aliran lsitrik. Sedangkan, BPS menyebut 12 ribu desa belum tersentuh listrik. Terlepas dari perbedaan jumlah desa, hal itu merupakan masalah yang belum terselesaikan.

Selain Papua yang masih minim pembangkit, Pulau Sumatera yang melebihi hampir 5000 MW masih mengalami pemadaman listrik dalam satu hari atau setiap minggu. Seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan Selatan, dan Lampung adalah provinsi langganan terekam media mengalami pemadam listrik.