ABOUT

Tentang Kami

Quitcoal.id merupakan bagian dari semesta informasi yang bertujuan mendorong Pemerintah Indonesia segera keluar dari jebakan energi kotor, beralih ke energi terbarukan. Situs ini dirancang memantik—atau sekurangnya menjadi sumber informasi bagi—upaya menahan ekspansi batubara.

Quitcoal.id dikelola oleh Auriga Nusantara, sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam upaya-upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan lingkungan hidup. Organisasi ini banyak melakukan penelitian investigatif, mendorong pembaharuan kebijakan dan penegakan hukum, pun peningkatan kesadaran publik. Auriga Nusantara terbuka bagi siapa pun (dan di mana pun) yang memiliki gagasan sama.

 

#QuitCoal ke #GoingRenewable

Saat ini sumber energi listrik Indonesia masih didominasi energi fosil, terutama batubara, yang menjadi bahan utama pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Padahal, batubara seharusnya tidak menjadi pilihan utama dalam mengejar target rasio elektrifikasi dan pertumbuhan ekonomi. Polusi udara akibat pembakaran sumber energi kotor ini membahayakan kesehatan. Emisinya menjadi penyumbang signifikan perubahan iklim global.

Pada tahun 2000 emisi gas rumah kaca dari energi berbasis batubara Indonesia sebesar 21,13 juta ton CO2e, lalu pada 2015 meningkat sekitar dua kali lipat menjadi 41,08 juta ton CO2e. Oleh karena itu, tambahan 21 GW dari PLTU batubara melalui proyek listrik 35 GW akan menambah emisi karbon besar-besaran dan membahayakan pemenuhan komitmen pemerintah Indonesia kepada komunitas global untuk menurunkan emisi karbon 26-41% pada tahun 2030.

Terhadap situasi ini, AURIGA merekomendasikan pemerintah sesegera mungkin keluar dari jebakan ketergantungan terhadap batubara dan beralih kepada energi terbarukan. Tahapan itu kami sebut sebagai #QuitCoal ke #GoingRenewable.

Sebagaimana disampaikan dalam surat Auriga kepada Presiden Republik Indonesia pada 2 Oktober 2017, penahapan ini memungkinkan Indonesia tetap mengoperasikan PLTU yang sudah terlanjur ada, tanpa harus menambah PLTU batubara baru, dan bertransisi ke energi terbarukan. Tahapan-tahapan #QuitCoal yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Tidak menerbitkan izin tambang batubara baru (no new permit for coal mining). Wilayah izin pertambangan batubara (IUP dan PKP2B) mencapai 19,5 juta hektar, telah mencakup hampir seluruh wilayah berpotensi batubara yang ada.

2. Tidak memperkenankan penambahan lubang tambang baru di dalam wilayah izin yang sudah ada. Bila ekspor ditiadakan, produksi batubara saat ini mampu memenuhi seluruh kebutuhan nasional. Di sisi lain, analisis citra satelit Landsat (2016) yang dilakukan AURIGA menunjukkan hanya 10,47% wilayah izin batubara yang telah ditambang.

3. Pelarangan ekspor batubara (coal export ban), sehingga sepenuhnya produksi batubara diperuntukan bagi kebutuhan dalam negeri. Pada saat ini hampir 70% produksi batubara dijual ke luar negeri, yang bahkan tak jarang mengakibatkan pasokan kebutuhan dalam negeri mengalami kekurangan. Padahal, batubara pada dasarnya lebih dari sekadar komoditas karena bermuatan energi yang merupakan elemen mendasar ketahanan nasional. Selain itu ekspor bahan mentah seperti batubara merupakan subsidi terhadap industrialisasi di negara tujuan ekspor tersebut.

4. Redesain Kebijakan Energi Nasional, agar berbasis pulau dan potensi lokalnya, serta mencakup desain interkoneksi energi antar pulau di Indonesia. Redesain ini diperlukan karena: (i) Kebijakan energi saat ini masih mengedepankan energi batubara; (ii) Rancangan Umum Energi Nasional belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kandungan energi regionalnya, seperti Pulau Jawa semestinya tidak mengedepankan PLTU batubara tapi seharusnyalah berbasis pada energi terbarukan seperti panas bumi, angin, dan surya; (iii) Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) masih belum diikuti oleh Rancangan Umum Kelistrikan Nasional (RUKN); (iv) Belum adanya panduan rinci penyusunan Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) sesuai dengan arahan RUEN.

Melengkapi tahapan #QuitCoal, tahapan #GoingRenewable yang diusulkan setidaknya mencakup hal-hal berikut:

1. Memperbaharui dan mengharmoniskan semua kebijakan dan peraturan perundangan sehingga berpihak pada energi terbarukan, termasuk membangun mekanisme insentif kepada energi terbarukan (dan disinsentif kepada energi batubara);

2. Membesarkan alokasi pembiayaan dan investasi energi terbarukan.

 

 

23 August 2020

Going Renewable

Indonesia adalah negara yang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
17 September 2020

Coal Export Ban

Setiap tahun, ekspor batubara Indonesia selalu lebih besar dari konsumsi domestik...