PLTU Riau-1

Pada bulan November 2014, sebuah perusahan pertambangan batu bara yang berbasis di Indonesia The BlackGold Group, bersama dengan perusahaan Teknik Burns & McDonnell, mengumumkan akan membangun pembangkit listrik mulut tambang di konsesi batu bara BlackGold di Indragiri Hulu, Riau. Perencanaan pembangunan yang dinamai PLTU MT Riau-1 tersebut muncul pada dokumen RUPTL program tahun 2016-2025 dan direncanakan beroperasi secara komersial (COD) pada tahun 2019.

Pembangkit listrik Riau-1 dikenal sebagai pembangkit listrik BlackGold Indragiri Hulu, yang merupakan pembangkit listrik tenaga batu bara yang direncanakan berjumlah 2 unit dengan kapasitas masing-masing unit 300 MW. PLTU ini direncanakan berlokasi di Kecamatan Peranap, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. PLTU akan dikelola oleh konsorsium yang terdiri dari  Blackgold Natural Resources, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT PLN Batu bara (PLN BB), dan China Huadian Engineering Co., Ltd. (CHEC)

Nilai investasi PLTU Riau 1 mencapai US$ 900 juta atau setara dengan Rp 12,8 triliun. PLTU ini dikelola secara konsorsium dengan anggota konsorsium Blackgold Natural Resources, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT PLN Batubara (PLN BB) dan China Huadian Engineering Co., Ltd. (CHEC). Kemudian PLN menunjuk anak usahanya, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), untuk membeli 51 persen saham PLTU Riau 1 dan sisanya milik konsorsium antara China Huadian Engineering bersama PT Samantaka Batubara, yang merupakan anak usaha Blackgold Natural Resources, dengan nilai saham 49%.

Supply batubara PLTU Riau-1 berasal dari PT Samantaka Batubara, yang merupakan anak perusahan BlackGold Natural Resources. PT Samantaka Batubara sendiri memiliki konsesi batu bara seluas 15.000 hektar, yang memiliki lebih dari 500 juta ton sumber daya batubara di Indragiri Hulu, Riau. Konsorsium PLTU Riau-1 diperkirakan memiliki total 147 juta ton cadangan batu bara di Indonesia.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2015-2024, Proyek PLTU Riau-1 merupakan Proyek Riau Kemitraan (PLN-Tenaga Nasional Berhad (TNB)-PTBA) dengan kapasitas 2 x 600 MW. Dalam RUPTL PLN 2016-2025, untuk PLTU Riau-1 yang tadinya ditargetkan berkapasitas 1200 MW diturunkan menjadi 600MW karena adanya perubahan skema bisnis interkoneksi Sumatera-Malaysia. Pada RUPTL ini disebutkan bahwa PLTU Riau 1 akan ditawarkan kepada swasta sebagai IPP.

Proyek PLTU mulut tambang Riau-1 yang merupakan bagian dari mega proyek 35.000 MW kini dihentikan sementara. Pada RUPTL 2017-2026, COD diundur menjadi tahun 2020/2021. Selanjutnya pada RUPTL 2018-2027, target COD kembali diundur menjadi tahun 2024. Tahun 2018, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan terkait proyek PLTU 35.000 megawatt dan berimbas terhadap penghentian sementara pembangunan Proyek PLTU MT Riau-1. Kemudian, pada dokumen RUPTL 2019-2028, target COD PLTU kembali diundur yaitu tahun 2028 dengan status PPA. Sampai dengan saat ini terlampir dalam RUPTL 2021-2030, target COD masih ditargetkan pada tahun 2028.

Kasus korupsi pembangunan pembangkit kembali terjadi. Kali ini terjadi di Proyek PLTU Riau-1. Kasus ini menambah catatan buruk investasi Tiongkok di Indonesia. Berawal dari keinginan Blackgold Natural Resources Ltd dan China Huadian Engineering Co Ltd (CHEC) untuk menjadi investor proyek PLTU Riau-1. Kasus ini menyeret beberapa tokoh yaitu mantan Mensos Idrus Marham, Dirut PT PLN Sofyan Basir, Eni Maulani Saragih (DPR RI - Fraksi Golkar), komisaris Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) Johanes B. Kotjo. Eni terbukti menerima suap dari Kotjo dan divonis bersalah dengan hukuman penjara 6 tahun. Sementara Idrus Marham divonis 3 tahun dan Kotjo 4,5 tahun, tetapi Sofyan Basir divonis bebas.

Selain itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, Riko Kurniawan mengatakan, Jaringan di Sumatera bagian Utara (Sumbagut) pada tahun 2017 saja mengalami kelebihan listrik sebanyak 10 persen. Angka itu di atas beban puncak. “Hal ini menjadikan penambahan kapasitas pembangkitan di Sumatera patut dipertanyakan untuk kepentingan siapa, karena proyek energi kotor PLTU MT Riau 1 justru menghancurkan lingkungan dan sarat korupsi. PLTU MT Riau 1 sudah selayaknya dihentikan,”